Data kemiskinan dan pendapatan perkapital di indonesia dan ASEAN

NAMA               : LISTYAJI KUSPRIMADIYANTO 

KELAS              : 1 EB18

NPM                   : 24210053

TUGAS SOFTSKILL KE-3 (minggu ke 5-6)

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

1. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
2. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80 persen) dari laju inflasi.
3. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil buruh bangunan harian naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008-Maret 2009.
4. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
5. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.
6. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat­sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angkasangat sementara).

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada Bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,06 persen di perdesaan dan 38,97 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (3,10 persen di perkotaan; 4,18 persen di perdesaan), telur (3,38 persen di perkotaan; 2,43 persen di perdesaan), mie instan (3,39 persen di perkotaan; 2,82 persen di perdesaan), tempe (2,56 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdesaan), dan tahu (2,27 persen di perkotaan; 1,65 persen di perdesaan).
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Pola yang serupa juga terlihat pada Bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya masih berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, seperti gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70 di perdesaan), tempe (2,47 di perkotaan; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan).

Sumbangan komoditi bukan makanan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan makanan terhadap Garis Kemiskinan terbesar adalah pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Pengeluaran listrik di perkotaan memberi sumbangan lebih besar kepada Garis Kemiskinan yang mencapai 3,08 persen, sedangkan perdesaan hanya 1,81 persen. Sumbangan komoditi lain terhadap Garis Kemiskinan adalah angkutan 2,85 persen di perkotaan dan 1,34 persen di perdesaan, dan minyak tanah menyumbang sebesar 1,73 persen di perkotaan dan 0,70 persen di perdesaan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,91 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada di daerah perkotaan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata­rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2009 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2009. Jumlah sampel sebesar 68.000 RT dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
   
   

PENDAPATAN PERKAPITAL  INDONESIA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan perkapita Indonesia naik 13% menjadi Rp27 juta atau setara dengan US$3.004,9 sepanjang 2010 dari tahun sebelumnya.

"PDB per kapita atas dasar harga berlaku adalah Rp27 juta per tahun. Ini angka nominal PDB dibagi jumlah penduduk. Kalau disetarakan dengan kurs dolar AS 8.900, per kapita adalah US$3004,9. Untuk 2009, itu Rp23,9 juta atau US$2.349,6," ungkap Kepala BPS, Rusman Heriawan dalam jumpa pers di kantornya, Senin (7/2).

Pada 2009, pendapatan per kapita mencapai Rp23,9 juta atau US$2.349,6. Sementara, untuk Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga meningkat dari Rp23,1 juta atau US$2.267,3 di 2009 menjadi Rp26,3 juta atau US$2.920,1 di 2010 atau terjadi peningkatan sebesar 13,9%.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan di 2010 mencapai Rp2.310,7 triliun, sedangkan di 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp2.177,7 triliun dan Rp 2.082,5 triliun. Dan bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB di 2010 naik sebesar Rp819 triliun, yaitu dari Rp5.603,9 triliun di 2009 menjadi sebesar Rp6.422,9 triliun di 2010.

NEGARA ASEAN

Kita semua paham bahwa kemiskinan kini merupakan simbol yang tentunya sangat memalukan. Besarnya angka kemiskinan di Indonesia saat ini setara dengan kondisi 15 tahun yang lalu. Tingkat kemiskinan  dan pengangguran di Indonesia masih paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Demikian pula dalam indeks pembangunan manusia HDI, Indonesia masih menempati peringkat 111 dari 175 negara di dunia. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Malaysia (76) dan Filipina (98).
Beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia juga mengeluarkan data terbaru perihal kemiskinan kita. Banyak pihak terkejut dengan pernyataan ini. Tak dapat kita bayangkan, sesuai data Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin atau setara dengan 53,4 persen dari total penduduk. Suatu jumlah yang amat fantastis

Situasi ekonomi  kita masih berada di posisi tengah dalam konstelasi negara-negara anggota ASEAN.Bisa dilihat dari data statistik bahwa GDP per kapita pada tahun 2007 Indonesia sebesar USD1.920 dan berada di posisi kelima.

Indonesia adalah negara ASEAN dengan jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan terbesar yang jumlahnya 39,7 orang (ADB, 2005). Dari data di atas, pekerjaan rumah Indonesia cukup besar untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia belum bisa mendominasi posisi-posisi profesional dalam tingkatan regional ASEAN.Ini bisa dilihat dari tenaga kerja Indonesia yang belum banyak masuk ke pasar kerja ASEAN. Mayoritas tenaga kerja Indonesia diperkirakan sekitar 2–3 juta orang yang masih berada pada posisi tenaga kerja dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang rendah (sebagai pekerja laksana rumah tangga).

ASEAN adalah organisasi yang merupakan penghimpunan Negara Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.anggota ASEAN adalah Indonesia,Malaysia,Thailand,Singapura,Philipina, Brunai Darusalam,Vietnam,Laos,Myanmar,dan Kamboja

Dalam etimasi Word Bank pada Oktober 2010 pendapatan perkapital Negara-negara ASEAN (dalam internasional dolar),yaitu :

-Indonesia                  :  4,380

-Malaysia                     :  14,603

-Thailand                     :  8,643

-Singapura                  :  57,238

-Philipina                     :  3,725

 -Brunai Darusalam  :  42,200

-Vietnam                     :  3,123

-Laos                             :  2,435

-Myanmar                   :  1,246

 -Kamboja                   :  2,086

Program Pemerintah Menanggulangi  Kemiskinan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah menambah satu kluster lagi yang berisi enam program prorakyat baru sebagai bagian dari kebijakan penurunan angka kemiskinan.

Presiden menyampaikan itu ketika menutup Rapat Kerja pemerintah bidang perekonomian di Istana Bogor, Selasa (22/2). Raker itu digelar sejak Senin (21/2), dihadiri oleh para menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan pimpinan-pimpinan BUMN

Enam program baru itu mulai dijalankan pada 2012. "Mulai tahun 2012 ke depan saya minta pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan program. Saya minta agar DPR bisa mendukung program prorakyat," kata Presiden. Enam program itu merupakan bagian dari kluster program pemberdayaan masyarakat.

Presiden mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan, selama ini pemerintah telah memiliki program pemberian fasilitas dan bantuan pemerintah yang terbagi dalam tiga kluster, yakni bantuan langsung masyarakat, PNPM mandiri, serta kredit usaha rakyat. Enam program baru pada 2012 menjadi kluster keempat bantuan pemerintah.

Enam program yang disebut terobosan baru itu adalah program rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan masyarakat pinggir perkotaan. "Enam ini yang akan kita sentuh ke depan," katanya.

Khusus untuk program rumah murah, Presiden tidak ingin lagi ada rakyat tinggal di kolong jembatan. "Ada saudara kita yang bermalam di situ, tentu tidak baik kita biarkan. Di bantaran sungai atau tempat lain yang selayaknya tempat itu," kata Presiden. Program rumah murah juga ditujukan untuk rakyat berpenghasilan rendah.

Harganya sendiri berkisar antara Rp 20-25 juta di mana pembeliannya dapat dengan kredit lunak dan menpat bantuan pemerintah untuk sebagian biaya pembelian. Presiden dan jajarannya sedang mencari akal bagaimana membangun rumah yang layak tetapi berkategori murah. "Tentu lebih murah dibandingkan yang ada sekarang," katanya.

HaL senada juga dikemukakan Menko Kesra Agung Laksono kepada wartawa, di kantornya, Selasa (22/2) sore.

Adapun keenam program tersebut, pertama program rumah sangat murah yang dibagi menjadi rumah sangat murah dan rumah murah.

Rumah sangat murah, ditujukan bagi rakyat berkategori sangat miskin dan akan dihargai Rp 5-10 juta. Pembiayaannya sendiri nantinya dapat diambilkan dengan dana bantuan BUMN, CSR perusahaan swasta, ataupun varian dari itu. Hunian itu dapat menjadi rumah sementara bagi rakyat sebelum menempati hunian yang lebih baik.

Kedua, program angkutan umum murah, untuk penumpang dan barang, harga kendaraan umum paling murah adalah 120 juta, kalau bisa menggunakan energi listrik yang bisa di-switch. Ini diutamakan untuk angkutan umum perdesaan.

Ketiga, program air bersih untuk rakyat: Tidak ada lagi krisis air di daerah tandus dan sebagainya. Sasaran tidak ada lagi krisis air di tahun 2025. Panduan proyek PU dan PNPM. Alokasi dari APBN.

Keempat, program listrik murah dan hemat: Mengurangi secara signifikan penggunaan BBM sebagai sumber daya listrik. Positif bagi bagi pengurangan subsidi.

Program pengadaan bohlam hemat murah untuk rumah tangga. Perluasan energi surya melalui teknologi terkini yang relatif murah. Percepatan elektrifikasi desa, jangan bussness as usual.

Kelima, program peningkatan kehidupan nelayan: Pembuatan rumah sangat murah. Pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga dan nelayan. Skema UKM dan KUR. Pembangunan SPBU solar. Pembangunan cold storage. Angkutan umum murah. Fasilitas sekolah dan puskesmas. Fasilitas bank rakyat.

Keenam, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan: Pembangunan rumah sangat murah. UMK dan KUR untuk pekerjaan. Upaya relokasi jika kondisi sangat buruh, pinggir sungan dan sebagainya. Fasilitas khusus untuk sekolah dan puskesmas.