Kebijakan ekspor yang di lakukan oleh pemerintah

NAMA                       : LISTYAJI KUSPRIMADIYANTO

KELAS                      : 1 EB18

NPM                           : 24210053

TUGAS MINGGU 6 ( MINGGU KE 12)

Kebijakan ekspor yang di lakukan oleh pemerintah

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun,dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional .

1.Teori keunggulan mutlak
Negara yang melakukan perdagangan internasional, yang dapat memproduksi suatu barang dengan sangat murah karena spesialisasi dan menjualnya ke negara lain dengan harga mahal,memiliki keunggulan mutlak.Menurut Adam Smith,penggagas teori keunggulan mutlak,perdagangan internasional terjadi kalau masing - masing negara memiliki keunggulan mutlak.

2.Teori keunggulan komparatif
Menurut David Ricardo,perdagangan internasional bukan hanya terjadi jika setiap negara memiliki keunggulan mutlak.Keunggulan komparatif dapat menguntunkan jika setiap negara melakukan spesialisasi dalam berproduksi,dengan syarat memiliki keunggulan yang paling besar atau memiliki kkekurangan yang paling kecil.

sejak tahun 1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspot non migas. Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas telah mencapai 83,88% dari total nilai ekspor Indonesia, sementara pada tahun 1999 peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88% atau nilainya 38.873,2 juta US$ (turun 5,13%). Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda indonesia sejak pertengahan tahun 1997.
Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas, yaitu menjadi 62.124,0 juta US$ (27,66) untuk total ekspor dan 47.757,4 juta US$ (22,85%) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut ditahun berikutnya. Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US$ (menurun 9,34%), demikian juga untuk eskpor non migas yang menurun 8,53%. Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US$ atau naik 6,82% banding eskpor tahun 2002 yang sebesar 57.158,8 juta US$. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas yang naik 5,24% menjadi 47.406,8 juta US$. Tahun 2004 ekspor kembali mengalami peningkatan menjadi 71.584,6 juta US$ (naik 17,24%) demikian juga ekspor non migas naik 18,0% menjadi 55.939,3 juta US$. Pada tahun 2006 nilai ekspor menembus angka 100 juta US$ menjadi 100.798,6 juta US$ atau naik 17,67%, begitu juga dengan ekspor non migas yang naik 19,81% dibandingkan tahun 2005 menjadi 79.589,1 juta US$.

Selama lima tahun terakhir, nilai impor Indonesia menunjukkan trend meningkat rata-rata sebesar 45.826,1 juta US$ per tahun. Pada tahun 2006, total impor tercatat sebesar 61.065,5 juta US$ atau meningkat sebesar 3.364,6 juta US$ (5,83%) dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 1.505,2 juta US$ (8,62%) menjadi 18.962,9 juta US$ dan non migas sebesar 1.859,4 juta US$ (4,62%) menjadi 42.102,6 juta US$. Pada periode yang sama, peningkatan impor terbesar 54,15% dan non migas sebesar 39,51%.
Dilihat dari kontribusinya, rata-rata peranan impor migas terhadap total impor selama lima tahun terakhir mencapai 26,15% dan non migas sebesar 73.85% per tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, peranan impor migas meningkat dari 30,26% menjadi 31,05% di tahun 2006. Sedangkan peranan impor non migas menurun dari 69,74% menjadi 68,95%.

INFLASI

INFLASI

NAMA            : LISTYAJI KUSPRIMADIYANTO

KELAS           : 1 EB18

NPM               : 24210053

TULISAN SOFTSKILL

2.1. Pengertian Inflasi

Adalah proses kenaikan harga-harga umum batang-barang secara terus-menerus. Ini tidak bearti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu nik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum batang secara terus – menerus selama satu periode tertent. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mngukur inflasi antara lain :

1. Indeks biaya hidup (consumer price index)

Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.

2.      indeks harga perdagangan besar (wholesale pirce index)

indeks perdangangan besar meniti beratkan pada sejumlah barang pada tingkat pedangangan besar.

3.      GNP deflator

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang mencangkup dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks di atas GNP deflator diperoleh dengn membagi GNP nominal (diatas harga Berlaku) dengan GNP rill (atas dasar harga konstans)

2.2. Jenis jenis inflasi

 Jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan,sumber dan penyebab

1.      Jenis inlfalsi berdasarkan tingkat keparahan nya

Berdasarkan tingkat keparahannya,inflasi dapat dibedakan atas inflasi ringan,sedang,berat dan sangat berat.

a.       Inflasi ringan

Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu menggangu keadaan ekonomi.inflasi ini masih mudah untuk dikendalikan,inflasi ringan berada di bawah 10%  per tahun.

b.      Inflasi sedang

Inflasi ini belum terlalu membahayakan kegiatan ekonomi tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap,inflasi sedang berkisar antara 10%-30% per tahun.

c.       Inflasi berat

Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomiaan, pada inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang dan pada umumnya orang enggan menabung karena bungga tabunganlebih rendah dari dari pada laju inflasi, inflasi berat berkisar antara 30%-100%  per tahun.

d.      Inflasi sangat berat

Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomiaan dan susah dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiscal, inflasi sangat berat berada di atas 100% per tahun.

2.      Jenis berdasarkan sumber nya

Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan atas inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri.

a.       Inflasi yang bersumber dari luar negeri

Inflasi ini terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri.Dalam perdagangan bebas banyak Negara yang saling berhubungan dalam perdagangan, jika suatu Negara mengimpor barang dari Negara yang menggalami inflasi,maka otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi.

b.      Inflasi bersumber dari dalam negeri

Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit.inflasi di dalam negeri juga dapat terjadi karena gagal panen.

3.      Jenis inflasi berdasarkan penyababnya

Berdasarkan penyababnya, inflasi dapat dibedakan atas inflasi karena kenaikan permintaan dan inflasi karena kenaikan biaya produksi

a.       Inflasi karena kenaikan permintaan

Kenaikan barang terkadang tidak dapat di penuhi oleh produsen oleh karena itu,harga-harga akan cenderung naik,hal ini sesuai dengan hukum ekonomi “ jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap,maka harga cenderung naik”.

b.      Inflasi karena kenaikan produksi

Kenaikan harga produksi menggakibatkan harga penawaran naik, sehingga dapat menimbulkan inflasi.

c.       Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah

Jika jumlah barang tetap ,sedangkan ung beredar bertambah dua kali lipat.Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi kalau pemerintah  memakai sistem anggaran defisit.  

2.3. Teori Inflasi
1. Teori Kuantitas
Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori kuantitas adalah sebagai berikut.
Inflasi yang bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar.
Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, gagal panen misalnya hanya akan menaikan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat” bahan bakar” bagi api inflasi. Apabila jumlah uang bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinnya.
Laju inflasi disebabkan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat mengenai harga-harga. Teori kuantitas ini di kemukankan oleh Irving Fisher. Adapun rumusnya sebagai berikut :

Keterangan :
M = Jumlah uang yang beredar
V = Kecepatan perputaran uang
P = Tingkat harga
T = Banyaknya transaksi
Di setiap transaksi, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli ssama dengan jumlah uang yang diterima penjual. Hal ini berlaku untuk seluruh perekonomian.
Dalam periode tertentu nilai barang dan jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang dan jasa yang dijual. Nilai barang yang dijual sama dengan volume transaksi (T) di kalikan harga rata-rata barang tersebut (P).

2. Teori Keynes`
Menurut John Maynard Keynes,. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keynes berpendapat, proses inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Oleh keynes proses perebutan ini diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat terhadap barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Peristiwa tersebut menimbulkan apa yang disebut celah inflasi atau inflationary gap.

3. Teori Strukturalis
Teori ini didasarkan atas pengalaman di Negara-negara amerika latin. Teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian Negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian.
Menurut teori ini, ada dua hal penting dalam perekonomian Negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi.

2.4. Menghitung Laju Inflasi
Untuk menghitung laju inflasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :
GNP Deflator
GNP deflator adalah rasio GNP (Gross National Product) nominal pada tahun tertentu terhadap GNP riil pada tahun tersebut. Hal ini memrupakan ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk menghitung GNP riil digunakan sampai GNP sekarang. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi.
GNP deflator dapat dihitung dengan rumus sebagai beriku :
GNP Deflator = (ΣP1.Q1)/ΣΡοQ1
Keterangan ;
Q1 = Jumlah barang pada tahun t
Po = Harga barang pada tahun dasar
P1 = Jumlah barang
Sedangkan untuk menghitung inflasi dengan menggunakan GNP deflator adalah :
LIt = (GNP.deflator1-GNP.deflator 1-1)/(GNP.deflator 1-1 )

2.5. Peraturan – peraturan
Dengan diberlakuakn UU No.23 Tahun 1999 tersebut, sejak tahun 2000 Bank Indonesia pada mulanya menetapkan sasaran inflasi pada awal tahun yang akan dicapai untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran ditetapkan untuk inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK) dengan mengeluarkan dampak dari kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan (administered prices and Income policy). Sebagai

contoh, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 3-5%.
Seperti dikemukakan diatas, penentuan sasaran inflasi dilakukan dengan memperhatikan prospek ekonomi makro dan karenanya didasarkan pada perkembangan dari proyeksi arah pergeraan ekonomi kedepan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat ketidaksejalanan (trade-off) antara pencapaian inflasi yang rendah karena dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu dengan menggunakan model-model makro ekonomi yang dikembangkan, Bank indonesia menganalisis dan memproyeksi beberapa laju pertumbuhan ekonomi kedepannya, dengan berbagi komponen-komponen dan komposisinya yang didorong oleh sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dengan cara ini, dapat di ukur kecenderungan terjadinya kesengajaan antara besarnya permintaan dengan penawaran agregat (yang diukur dengan output potensial), atau yang sering disebut output gap ‘kesenjangan output’. Besarnya output gap inilah yang diperkirakan akann menentukan besarnya tekanan terhadap inflasi ke depannya.
Perubahan kewenangan terhadap sasaran inflasi tersebut diperkirakan tidak akan mengubah secara mendasar jenis dan besarnya sasran inflasi. Hal ini mengingat selama ini terjadi telah terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah dan dan Bank Indonesia, khusunya dalam penetapan asumsi-asumsi variable ekonomi makro dalam proses penyusunan APBN yang didalamnya termasuk besarnya laju inflasi ke depan. Barangkali yang diperlukan adalah pembakuan mekanisme koordinasi yang selama ini telah terjalin antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan cara demikian, tidak saja koordinasi dan komitmen antara pemerintah dan Bank Indonesia akan semakin tinggi, tetapi juga digunakan public dalam pencapaian sasran inflasi yang ditetapkan juga akan semakin besar.

2.6. Efek Yang Ditimbulkan Dari Inflasi

1. Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh endapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp. 500.000,00 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp. 50.000,00.

2. Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effects)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi factor produksi menjadi tidak efisien.

3. Efek terhadap Output (Output Effects)

Dalam menganalisa kedua efek diatas (Equity dan Efficiency Effects) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut.

4. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain tujuan ini dicapai dengan pembeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Oleh karena pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini, investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan wujud.

5. Inflasi dan Kemakmuran Masyarakat

Disamping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu kepada masyarakat :

a) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.

b) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

c) Memperburuk pembagian kekayaan.

2.7. Penyebab Inflasi, dapat dibagi menjadi :

1. Demand Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat yang melebihi kenaikan penawaran agregat

2. Supply Side Inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan penawaran agregat yang melebihi permintaan agregat

3. Demand Supply Inflation, yaiti inflasi yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan permintaan agregat yang kemudian diikuti oleh kenaikan penawaran agregat,sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi

4. Supressed Inflation atau Inflasi yang ditutup-tutupi, yaitu inflasi yang pada suatu waktu akan timbul dan menunjukkan dirinya karena harga-harga resmi semakin tidak relevan
   
   

2.8. Cara Mencegah Inflasi

Dengan menggunakan Irving Fisher MV = PT, dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T. Oleh karena itu maka untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variabel (M atau V) harus dikendalikan. Cara mengatur variabel M,V dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

1. Kebijaksanaan Moneter

Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (demand deposito). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara pertama apabila seseorag memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro kemudian yang kedua apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasart terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

2. Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

3. Kebijaksanaan yang Berkaitan dengan Output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurunkan harga

Data kemiskinan dan pendapatan perkapital di indonesia dan ASEAN

NAMA               : LISTYAJI KUSPRIMADIYANTO 

KELAS              : 1 EB18

NPM                   : 24210053

TUGAS SOFTSKILL KE-3 (minggu ke 5-6)

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1, Gambar 1, dan Gambar 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

1. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
2. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80 persen) dari laju inflasi.
3. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil buruh bangunan harian naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008-Maret 2009.
4. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
5. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.
6. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat­sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angkasangat sementara).

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2008-Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,65 persen, yaitu dari Rp182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Bulan Maret 2008, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,07 persen, tetapi pada Bulan Maret 2009, peranannya hanya turun sedikit menjadi 73,57 persen.
Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Bulan Maret 2008, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,06 persen di perdesaan dan 38,97 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (3,10 persen di perkotaan; 4,18 persen di perdesaan), telur (3,38 persen di perkotaan; 2,43 persen di perdesaan), mie instan (3,39 persen di perkotaan; 2,82 persen di perdesaan), tempe (2,56 persen di perkotaan; 2,14 persen di perdesaan), dan tahu (2,27 persen di perkotaan; 1,65 persen di perdesaan).
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 5,28 persen di perdesaan dan 7,38 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,07 persen, 2,72 persen dan 2,65 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
Pola yang serupa juga terlihat pada Bulan Maret 2009. Pengeluaran untuk beras masih memberi sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan, yaitu 25,06 persen di perkotaan dan 34,67 persen di perdesaan. Beberapa barang-barang kebutuhan pokok lainnya masih berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan, seperti gula pasir (2,83 persen di perkotaan; 3,72 di perdesaan), telur (3,61 persen di perkotaan; 2,68 di perdesaan), mie instan (3,21 persen di perkotaan; 2,70 di perdesaan), tempe (2,47 di perkotaan; 2,09 di perdesaan), dan tahu (2,24 persen di perkotaan; 1,60 persen di perdesaan).

Sumbangan komoditi bukan makanan di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan. Sumbangan komoditi bukan makanan terhadap Garis Kemiskinan terbesar adalah pengeluaran untuk rumah, yaitu 7,58 persen di perkotaan dan 5,73 persen di perdesaan. Pengeluaran listrik di perkotaan memberi sumbangan lebih besar kepada Garis Kemiskinan yang mencapai 3,08 persen, sedangkan perdesaan hanya 1,81 persen. Sumbangan komoditi lain terhadap Garis Kemiskinan adalah angkutan 2,85 persen di perkotaan dan 1,34 persen di perdesaan, dan minyak tanah menyumbang sebesar 1,73 persen di perkotaan dan 0,70 persen di perdesaan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,77 pada keadaan Maret 2008 menjadi 2,50 pada keadaan Maret 2009. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,76 menjadi 0,68 pada periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2009, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,91 sementara di daerah perdesaan mencapai 3,05. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,82. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada di daerah perkotaan.

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata­rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2009 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2009. Jumlah sampel sebesar 68.000 RT dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
   
   

PENDAPATAN PERKAPITAL  INDONESIA

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan perkapita Indonesia naik 13% menjadi Rp27 juta atau setara dengan US$3.004,9 sepanjang 2010 dari tahun sebelumnya.

"PDB per kapita atas dasar harga berlaku adalah Rp27 juta per tahun. Ini angka nominal PDB dibagi jumlah penduduk. Kalau disetarakan dengan kurs dolar AS 8.900, per kapita adalah US$3004,9. Untuk 2009, itu Rp23,9 juta atau US$2.349,6," ungkap Kepala BPS, Rusman Heriawan dalam jumpa pers di kantornya, Senin (7/2).

Pada 2009, pendapatan per kapita mencapai Rp23,9 juta atau US$2.349,6. Sementara, untuk Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga meningkat dari Rp23,1 juta atau US$2.267,3 di 2009 menjadi Rp26,3 juta atau US$2.920,1 di 2010 atau terjadi peningkatan sebesar 13,9%.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan di 2010 mencapai Rp2.310,7 triliun, sedangkan di 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp2.177,7 triliun dan Rp 2.082,5 triliun. Dan bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB di 2010 naik sebesar Rp819 triliun, yaitu dari Rp5.603,9 triliun di 2009 menjadi sebesar Rp6.422,9 triliun di 2010.

NEGARA ASEAN

Kita semua paham bahwa kemiskinan kini merupakan simbol yang tentunya sangat memalukan. Besarnya angka kemiskinan di Indonesia saat ini setara dengan kondisi 15 tahun yang lalu. Tingkat kemiskinan  dan pengangguran di Indonesia masih paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Demikian pula dalam indeks pembangunan manusia HDI, Indonesia masih menempati peringkat 111 dari 175 negara di dunia. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Malaysia (76) dan Filipina (98).
Beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia juga mengeluarkan data terbaru perihal kemiskinan kita. Banyak pihak terkejut dengan pernyataan ini. Tak dapat kita bayangkan, sesuai data Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin atau setara dengan 53,4 persen dari total penduduk. Suatu jumlah yang amat fantastis

Situasi ekonomi  kita masih berada di posisi tengah dalam konstelasi negara-negara anggota ASEAN.Bisa dilihat dari data statistik bahwa GDP per kapita pada tahun 2007 Indonesia sebesar USD1.920 dan berada di posisi kelima.

Indonesia adalah negara ASEAN dengan jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan terbesar yang jumlahnya 39,7 orang (ADB, 2005). Dari data di atas, pekerjaan rumah Indonesia cukup besar untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia belum bisa mendominasi posisi-posisi profesional dalam tingkatan regional ASEAN.Ini bisa dilihat dari tenaga kerja Indonesia yang belum banyak masuk ke pasar kerja ASEAN. Mayoritas tenaga kerja Indonesia diperkirakan sekitar 2–3 juta orang yang masih berada pada posisi tenaga kerja dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang rendah (sebagai pekerja laksana rumah tangga).

ASEAN adalah organisasi yang merupakan penghimpunan Negara Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.anggota ASEAN adalah Indonesia,Malaysia,Thailand,Singapura,Philipina, Brunai Darusalam,Vietnam,Laos,Myanmar,dan Kamboja

Dalam etimasi Word Bank pada Oktober 2010 pendapatan perkapital Negara-negara ASEAN (dalam internasional dolar),yaitu :

-Indonesia                  :  4,380

-Malaysia                     :  14,603

-Thailand                     :  8,643

-Singapura                  :  57,238

-Philipina                     :  3,725

 -Brunai Darusalam  :  42,200

-Vietnam                     :  3,123

-Laos                             :  2,435

-Myanmar                   :  1,246

 -Kamboja                   :  2,086

Program Pemerintah Menanggulangi  Kemiskinan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah menambah satu kluster lagi yang berisi enam program prorakyat baru sebagai bagian dari kebijakan penurunan angka kemiskinan.

Presiden menyampaikan itu ketika menutup Rapat Kerja pemerintah bidang perekonomian di Istana Bogor, Selasa (22/2). Raker itu digelar sejak Senin (21/2), dihadiri oleh para menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan pimpinan-pimpinan BUMN

Enam program baru itu mulai dijalankan pada 2012. "Mulai tahun 2012 ke depan saya minta pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan program. Saya minta agar DPR bisa mendukung program prorakyat," kata Presiden. Enam program itu merupakan bagian dari kluster program pemberdayaan masyarakat.

Presiden mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan, selama ini pemerintah telah memiliki program pemberian fasilitas dan bantuan pemerintah yang terbagi dalam tiga kluster, yakni bantuan langsung masyarakat, PNPM mandiri, serta kredit usaha rakyat. Enam program baru pada 2012 menjadi kluster keempat bantuan pemerintah.

Enam program yang disebut terobosan baru itu adalah program rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan masyarakat pinggir perkotaan. "Enam ini yang akan kita sentuh ke depan," katanya.

Khusus untuk program rumah murah, Presiden tidak ingin lagi ada rakyat tinggal di kolong jembatan. "Ada saudara kita yang bermalam di situ, tentu tidak baik kita biarkan. Di bantaran sungai atau tempat lain yang selayaknya tempat itu," kata Presiden. Program rumah murah juga ditujukan untuk rakyat berpenghasilan rendah.

Harganya sendiri berkisar antara Rp 20-25 juta di mana pembeliannya dapat dengan kredit lunak dan menpat bantuan pemerintah untuk sebagian biaya pembelian. Presiden dan jajarannya sedang mencari akal bagaimana membangun rumah yang layak tetapi berkategori murah. "Tentu lebih murah dibandingkan yang ada sekarang," katanya.

HaL senada juga dikemukakan Menko Kesra Agung Laksono kepada wartawa, di kantornya, Selasa (22/2) sore.

Adapun keenam program tersebut, pertama program rumah sangat murah yang dibagi menjadi rumah sangat murah dan rumah murah.

Rumah sangat murah, ditujukan bagi rakyat berkategori sangat miskin dan akan dihargai Rp 5-10 juta. Pembiayaannya sendiri nantinya dapat diambilkan dengan dana bantuan BUMN, CSR perusahaan swasta, ataupun varian dari itu. Hunian itu dapat menjadi rumah sementara bagi rakyat sebelum menempati hunian yang lebih baik.

Kedua, program angkutan umum murah, untuk penumpang dan barang, harga kendaraan umum paling murah adalah 120 juta, kalau bisa menggunakan energi listrik yang bisa di-switch. Ini diutamakan untuk angkutan umum perdesaan.

Ketiga, program air bersih untuk rakyat: Tidak ada lagi krisis air di daerah tandus dan sebagainya. Sasaran tidak ada lagi krisis air di tahun 2025. Panduan proyek PU dan PNPM. Alokasi dari APBN.

Keempat, program listrik murah dan hemat: Mengurangi secara signifikan penggunaan BBM sebagai sumber daya listrik. Positif bagi bagi pengurangan subsidi.

Program pengadaan bohlam hemat murah untuk rumah tangga. Perluasan energi surya melalui teknologi terkini yang relatif murah. Percepatan elektrifikasi desa, jangan bussness as usual.

Kelima, program peningkatan kehidupan nelayan: Pembuatan rumah sangat murah. Pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga dan nelayan. Skema UKM dan KUR. Pembangunan SPBU solar. Pembangunan cold storage. Angkutan umum murah. Fasilitas sekolah dan puskesmas. Fasilitas bank rakyat.

Keenam, program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan: Pembangunan rumah sangat murah. UMK dan KUR untuk pekerjaan. Upaya relokasi jika kondisi sangat buruh, pinggir sungan dan sebagainya. Fasilitas khusus untuk sekolah dan puskesmas.